skip to Main Content
PEDOMAN DIREKSI
Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memperhentikan sewaktu-waktu dengan menyampaikan alasan pemberhentian jabatan sebagai anggota Direksi.

DIREKSI PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT

Direksi PT. Pacific Capital Investment (“Perusahaan) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadillan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan perseroan yang berkegiatan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memperhentikan sewaktu-waktu dengan menyampaikan alasan pemberhentian jabatan sebagai anggota Direksi.

Efektifitas Direksi dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya akan secara signifikan berpengaruh terhadap penerapan Tata Kelola Manajer Investasi di Perusahaan berdasarkan No. 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.

Jumlah  dan  komposisi  Direksi  wajib  disesuaikan  dengan  kondisi  Perusahaan,  keberagaman  pengetahuan, pengalaman, keahlian yang dibutuhkan, efektivitas dalam pengambilan keputusan dan perkembangan bisnis serta memperhatikan  peraturan  perundang-undangan  di  sektor  Pasar  Modal  yang  mengatur  mengenai  perizinan perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi. Adapun susunan anggota Direksi adalah sekurang-kurangnya sebagai berikut :

1. 1 (satu) orang Direktur Utama;
2. 1 (satu) orang Direktur; dan
3. Rencana perubahan dan perubahan Direksi wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan – OJK untuk mendapat persetujuan.

SUSUNAN DIREKSI PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pacific Capital Investment No. 233 tanggal 27 April 2018, menyatakan susuan anggota Direksi adalah sebagai berikut :

Direktur Utama

Felix Sindhunata

Direktur

Tongku Eddy Harahap

Susunan Direksi tersebut telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui Surat No. 257/PCI- DIR/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 perihal Penyampaian Laporan Perubahan Anggaran Dasar PT. Pacific Capital Investment  dan  telah  memperoleh  tanggapan  atas  penyampaian  hasil  RUPS  dari  OJK  melalui  surat  No.  S- 912/PM.211/2018 tanggal 17 Mei 2018.

PENGANGKATAN, PENGGANTIAN DIREKSI

Pengajuan calon pengangkatan, pemberhentian, maupun perubahan susunan anggota Direksi dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

1. Tata cara pengangkatan, penggantian dan pengakhiran Direksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.
2. Setiap anggota maupun calon anggota Direksi wajib memenuhi kriteria sebagaimana yang tercantum sebagai berikut :
  • A. Warga Negara Indonesia;
  • B. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
  • C. Berdomisili di Indonesia;
  • D. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  • E. Tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan RUPS atau keputusan organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan;
  • F. Tidak menjabat sebagai pengurus atau pengawas perusahaan pada saat perusahaan tersebut dinyatakan pailit, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan terpenuhinya ketentuan Pasal 104 ayat (4) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  • G. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
  • H. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
  • I. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Manajer Investasi yang sehat;
  • J. Memiliki kompetensi yang layak dan sesuai dengan kedudukannya serta berupaya mengimplemtasikan kompentensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, kompentensi dan keahlian yang wajib dimiliki anggota Direksi adalah sebagai berikut : (Tab 2)
  • k. Setiap anggota Direksi wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek dan paling kurang satu orang anggota Direksi memiliki izin orang perseorangan  sebagai Wakil Manajer  Investasi (“WMI”).

1)   Memiliki pengetahuan di bidang Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya serta paling kurang berpendidikan akademi minimal setingkat sarjana strata 1;

2)   Memiliki pengalaman dan keahlian di bidang Pasar Modal dan/atau bidang keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun pada jabatan manajerial di institusi yang bergerak di bidang Pasar Modal dan/atau keuangan yang terlait dengan pengelolaan dana nasabah atau perusahaan yang diinvestasikan pada portofolio Efek atau portofolio investasi kolektif;

3)   Memiliki pemahaman yang baik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan di bidang jasa keuangan serta wawasan yang luas tentang industri Pasar Modal dan jasa keuangan;

4)   Memahami prinsip-prinsip Tata Kelola Manajer Investasi dengan baik (Good Corporated Governance) dan prinsip-prinsip manajemen risiko (riskmanagement);

3. Setiap calon anggota maupun anggota Direksi wajib memenuhi kriteria independensi dan transparansi sebagai berikut :
4. Setiap calon anggota Direksi yang telah ditetapkan dalam RUPS wajib terlebih dahulu menjalanin Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test) yang dilakukan oleh OJK .
    1. Anggota Direksi dilarang mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain kecuali sebagai komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
    2. Setiap  anggota  Direksi  wajib  mengungkapkan  semua  benturan  kepentingan  yang  ada  dan  potensi kepentingan atau apapun yang dapat mencegah atau menghambat anggota Direksi dalam bertindak secara independen;
    3. Setiap anggota Direksi wajib mengungkapkan segala perubaham atas pembenturan kepentingan dan potensi atau apapun yang dapat mencegah atau menghambat anggota Direksi dalam bertindak secara independen;
    4. Anggota Direksi dilarang menyalahgunakan  wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lainnya;
    5. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Manajer Investasi baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah.
5. Pemenuhan syarat anggota Direksi Perusahaan dilakukan melalui Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test) yang dilakukan oleh OJK dengan menyampaikan dokumen persyaratan pencalonan anggota Direksi sebelumnya.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab  melaksanakan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan kepemilikan  Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Direksi berhak mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perusahaan dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, POJK, Anggaran Dasar Perusahaan, Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 05, tanggal 12 September 2008 dan peraturan-peraturan internal Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Direksi :

  1. Direksi bertugas dengan itikad baik, kehati-hatian dan dengan penuh tanggung jawab memimpin serta mengurus Perusahaan sesuai dengan visi, misi, maksud dan tujuan yang telah ditetapkan serta dalam batasan wewenang yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan;
  2. Direksi  bertanggung  jawab  atas  pengelolaan  dan penerapan  Tata Kelola  Perusahaan  dalam  menjalankan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
  3. Direksi bertanggung jawab penuh, termasuk secara financial atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan yang dilakukan oleh pejabat dan/atau karyawan Perusahaan dan pihak lain yang bekerja untuk Perusahaan;
  4. Anggota Direksi tidak dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan :
a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan kesesuaian dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.
  1. Setiap  anggota  Direksi  ikut  bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas  kerugian  Perusahaan  apabila  yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi;
  2. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS;
  3. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
  4. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris Perusahaan bertanggung jawab secara penuh atas kebenaran isi laporan keuangan Perusahaan;
  5. Direksi wajib menyampaikan laporan kepada OJK;
  6. setelah tahun buku Perusahaan berakhir;
  7. Direksi berkewajiban untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
  8. Membina, mengembangkan, mengendalikan  serta mengelola sumber daya yang dimiliki Perusahaan secara efektif dan efisien untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan;
  9. Menetapkan struktur  organisasi  Perusahaan  secara  lengkap  dengan  rincian  tugas  setiap  fungsi  dalam Perusahaan;
  10. Memiliki wajib meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan pemahaman secara terus menerus dalam rangka pengelolaan Perusahaan secara professional.

Wewenang Direksi :

  1. Direksi berhak mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,  mengikat  Perusahaan dengan  pihak  lain dan pihak  lain dengan  Perusahaan,  serta menjalankan tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan dengan pembatasan bahwa :
    1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perusahaan (tidak termasuk mengambil uang Perusahaan di Bank);
    2. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun  di luar negeri;
  1. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan.
  2. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lain berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan;
  3. Direksi memiliki wewenang untuk memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perusahaan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perusahaan untuk melakukan kegiatan opersional Perusahaan dan/atau tindakan / perbuatan hukum tertentu

STANDAR ETIKA ANGGOTA DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Perusahaan, setiap anggota Direksi harus memperhatikan dan menjunjung hal-hal sebagai berikut :

  1. Direksi wajib mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Direksi wajib mematuhi kode etik Perusahaan sesuai dengan yang terdapat dalam Kode Etik Perusahaan;
  3. Direksi mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Direksi wajib selalu mendahulukan kepentingan Perusahaan dan dilarang untuk menyalahgunakan  jabatanya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung selama menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
  5. Direksi  dilarang  mengambil  dan/atau  menerima  keuntungan  pribadi dari kegiatan  Perusahaan  baik  secara langsung maupun tidak langsung selain dari penghasilan yang sah;
  6. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen terhadap pemegang saham;
  7. Anggota Direksi wajib untuk mengungkapkan :
Ada atau tidak adanya kepentingan dan/atau kepemilikan atas suatu efek baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk melalui nomine atau pihak terafiliasi sejak mulai menjabat atau bekerja pada Perusahaan; dan
Setiap adanya perubahan atas kepentingan dan/atau kepemilikan atas suatu efek baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk melalui nomine atau pihak terafiliasi sejak mulai menjabat atau bekerja pada Perusahaan.
  1. Anggota Direksi wajib melaporkan atau memberitahukan paling lambat 2 (dua) hari kerja kepada Perusahaan sebelum dan sesudah melaksakan transaksi jual beli atas Efek baik dilakukan oleh anggota Direksi maupun dilakukan oleh nominee dan/atau pihak afiliasi;
  2. Anggota Direksi yang memiliki suatu efek baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk melalui nomine atau pihak terafiliasi dilarang :
a. Melakukan transaksi lebih dahulu atau suatu efek tertentu atau dasar adanya infomasi Nasabah Perusahaan akan melakukan transaksi dalam volume besar atau Efek yang diperkirakan mempengaruhi harga pasar dengan tujuan untuk meraih keuntungan atau mengurangi kerugian;
b. Melakukan transaksi silang dengan Nasabah Perusahaan;
c. Menjual Efek yang dimiliki kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
  1. Direksi harus menjadi contoh teladan bagi karyawannya dalam menerapan Tata Kelola Manajer Investasi;
  2. Direksi wajib menjaga kerahasiaan informasi penting yang diketahui selama menjabat sebagai Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Direksi tidak menyalahgunakan informasi penting Perusahaan yang didapatkannya selama menjabat sebagai anggota Direksi untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain;
  4. Direksi tidak memerintahkan kepada karyawan Perusahaan untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum seperti: fraud, money laundering, inside trading, penipuan, penyuapan atau korupsi;
  5. Direksi tidak diperbolehkan memberikan atau menerima sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung dari atau kepada pejabat Negara atau individu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan atau yang dapat menyebabkan pembenturan kepentingan.

PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI

Direksi bertugas secara kolektif, namun lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas dilakukan pembagian tugas di antara anggota Direksi. Oleh karena itu, Direksi mempunyai kewenangan pengurusan atas tugas yang secara khusus dipercayakan kepada Direktur dan karenanya wajib untuk mengawasi fungsi-fungsi yang dibawahinya, dengan detail pembagian tugas sebagai berikut ;

Direktur Utama      

Fungsi Investasi dan Riset;

Direktur

Fungsi Pemasaran
Business Development;
Fungsi Penanganan Keluhan Nasabah,
Unit Pengelolaan Investasi Syariah.

Fungsi Perdagangan
Head Operational;
Fungsi Penyelesaian Transaksi Efek (Settlement)
Fungsi IT;
Fungsi SDM;
Fungsi Keuangan dan Akuntansi

ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, Direksi dapat membentuk komite dan/atau unit pendukung Direksi. Dalam tugas dan tanggung jawab komite yang dibentuk oleh Direksi antara lain mengawasi, mengarahkan dan menyampaikan usulan termasuk  dengan tidak terbatas  menyampaikan risiko-risiko  yang akan  di  hadapi  oleh Perusahaan.

Direksi wajib memastikan bahwa komite dan/atau unit pendukung yang dibentuk, menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.

PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT (CHARTER)

Perusahaan  memiliki  pedoman  tata tertib kerja Direksi  yang tertuang  pada Charter  Direksi PT. Pacific  Capital Investment yang telah disesuaikan dengan POJK Nomor 10/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018.
Pedoman tata tertib kerja Direksi menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direksi Perusahaan, adalah sebagai berikut :

  1. Organisasi Anggota Direksi :
  • Jumlah dan Komposisi Direksi;
  • Pengangkatan dan Penggantian Anggota Direksi;
  • Kriteria Anggota Direksi;
  • Masa Jabatan Anggota Direksi;
  • Cuti / Berhalangan Sementara.
  • 2. Standar Etika Anggota Direksi;
  • 3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi;
  • 4. Rapat Direksi;
  • 5. Penilaian Kinerja Direksi;
  • 6. Organ Pendukung Direksi.
Back To Top