DEWAN KOMISARIS PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT
Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 10/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018

DEWAN KOMISARIS PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT

Dewan Komisaris PT. Pacific Capital Investment (“Perusahaan) adalah organ Manajer Investasi yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.  Dewan Komisaris  wajib  wajib melaksanakan tugas  dan tanggung jawabnya secara independen serta memastikan bahwa Perusahaan telah melaksanakan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) yang baik pada seluruh tingkatan pada Perusahaan (Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 10/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018).

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu (Akta No. 05, tanggal 12 September 2008).

Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan integritas sebagai berikut :

  • Berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang cakap melakukan hukum;
  • Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  • Tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), dinyatakan bertanggung jawab atau kepailitan perusahaan;
  • Tidak menjabat sebagai pengurus atau pengawas perusahaan pada saat perusahaan tersebut dinyatakan pailit, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan terpenuhinya ketentuan Pasal 104 ayat (4) Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  • Tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
  • Memiliki akhlak dan moral yang baik;
  • Memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  • komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Manajer Investasi yang sehat.

2. Reputasi keuangan

  • Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayan macet; dan
  • Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan  bersalah menyebabkan  suatu perseroan dinyatakan  pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;

3. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Efek lainnya.

4. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib untuk memperoleh persetujuan atas hasil dari penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

5. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Dewan Komisaris.

6. Ketentuan tentang masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian dapat dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris tersebut, di antaran lain :

  • Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  • Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan.

7. Jabatan Dewan Komisaris berakhir apabila :

  • Masa jabatannya berakhir;
  • Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
  • Diberhentikan berdasarkan RUPS;
  • Di berhentikan oleh OJK;
  • Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
  • Meninggal dunia.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan  Komisaris  memiliki  fungsi,  tugas  dan tanggung  jawab  yang  jelas  sesuai dengan  Anggaran  Dasar  dan wewenang yang diberikan oleh RUPS dan dituang kan dalam Charter Dewan Komisaris PT. Pacific Capital Investment. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam melakukan pengawasan atas jalannya Perusahaan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh anggota Direksi serta memastikan bahwa secara umum menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan kepada anggota Direksi terhadap kebijakan-kebijakan dalam kegiatan usaha Perusahaan termasuk dengan memberikan nasihat dalam dalam menjalankan rencana bisnis telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan berdasarkan Anggaran Dasar.

PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS (CHARTER)

Perusahan  memiliki  pedoman  tata terib kerja Dewan  Komisaris  yang tertuang  pada Charter  Dewan  Komisaris PT. Pacific Capital Investment tanggal 08 Juli 2019 yang telah disesuaikan dengan POJK Nomor 10/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018.

Pedoman  tata tertib kerja Dewan  Komisaris  menjadi  landasan  utama  dalam menjalankan  tugas dan tanggung jawabnya sebagai Dewan Komisaris Perusahaan, adalah sebagai berikut :

  • 1. Komposisi dan kriteria Dewan Komisaris;
  • 2. Masa Jabatan;
  • 3. Tugas, kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab dan larangan Dewan Komisaris;
  • 4. Komisaris Independen;
  • 5. Pembagian Tugas;
  • 6. Rapat Dewan Komisaris;
  • 7. Benturan Kepentingan;
  • 8. Kepemilikan Saham dan/atau Efek oleh Dewan Komisaris;
  • 9. Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi dan RUPS.

KOMISARIS INDEPENDEN

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong menciptakan iklim dan lingkungan kerja yang objektif, kewajaran (fairness) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan, termasuk dengan kepentingan pemegang saham Perusahaan.
Selaku bertindak sebagai Komisaris Independen harus terlepas dari benturan kepentingan (conflict of interest). Untuk mendukung pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) maka jumlah dan syarat wajib disesuaikan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjalankan tugas pengawasan Perusahaan.
Berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.04/2018 Pasal 24 Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

  • 1. Komisaris Independen bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan  terakhir,  kecuali  pengangkatan  kembali  sebagai  Komisaris  Independen  Perusahaan  untuk  periode berikutnya;
  • 2. Tidak memiliki saham, baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
  • 3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan; dan
  • 4. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

KEPEMILIKAN SAHAM DAN / ATAU EFEK

Anggota Dewan Komisaris wajib untuk melaporkan dan mengungkapkan kepada Perusahaan atas kepemilikan saham dan/atau Efek maupun keluarganya baik dalam Perusahaan maupun perusahaan lainnya untuk selanjutnua dicatatkan dalam daftar khusus. Pengungkapan kepentingan dan kepemilikan suatu saham dan/atau Efek disampaikan secara tertulis kepada Perusahaan baik sebelum dan/atau sesudah kepemilikan saham dan/atau Efek, pengungkapan kepemilikan tersebut untuk kepentingan pribadi, nominee dan/atau pihak terafiliasi dari anggota Dewan Komisaris.
Sesuai dengan UU Pasar Modal, orang dalam Perusahaan yang memiliki informasi orang dalam dilarang untuk melakukan transaksi atas Efek yang di miliki Perusahaan dan/atau dimiliki secara pribadi secara langsung maupun tidak langsung. Orang dalam pun dilarang untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian pembelian atau penjualan atas saham dan/atau Efek yang dapat memberikan keuntungan secara pribadi sebagai imbal balik atas informasi tersebut.

HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI DAN RUPS

Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasa terhadap tugas anggota Direksi dalam menjalankan rencana bisnis Perusahaan yang telah dibuat oleh anggota Direksi, dan dalam wewenangnya Dewan Komisaris dapat melakukan pemeriksaan informasi dan/atau dokumen yang berhubungan dengan tindalan Perusahaan. Dalam menjalankan beberapa hukum tertentu, Direksi wajib meminta persetujuan dari Dewan Komisaris terlebih dahulu baik secara tertulis atau media elektronik yang dapat dibuktikan secara hukum.
Pengangkatan  dan pemberhentian  Dewan  Komisaris  berdasarkan  RUPS  dan dalam melaksanakan  tugas  dan tanggung jawabnya kepada RUPS maka Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan pelaksanaan atas pengawasan yang telah dilakukan kepada RUPS.

Back To Top